Senator Jawa Timur Lia Istifhama foto bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti disela mengikuti rapat Komite III DPD RI.
Jakarta (Industrial News) – Senator Jawa Timur Lia Istifhama mengapresiasi Program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang menyasar sekolah dari jenjang SD hingga SMA. Program ini dinilai tidak hanya memperbaiki kualitas sarana pendidikan, tetapi juga memberi dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
Apresiasi tersebut disampaikan Ning Lia—sapaan akrab Lia Istifhama—usai mengikuti rapat Komite III DPD RI bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Jakarta, Selasa (27/1/2026). Rapat tersebut dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma, serta para anggota Komite III DPD RI.
Dalam forum tersebut, Ning Lia mengungkapkan bahwa Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah pengusulan revitalisasi satuan pendidikan tertinggi secara nasional. Tercatat sebanyak 1.981 lembaga pendidikan—nyaris menyentuh angka 2.000—mengajukan program revitalisasi melalui jalur DPD RI.
“Ini menunjukkan tingginya kesadaran dan kepedulian daerah terhadap perbaikan mutu pendidikan, khususnya dari sisi sarana dan prasarana,” ujar Ning Lia.
Ia menjelaskan, program revitalisasi sekolah memberikan dampak ekonomi langsung melalui aliran dana konstruksi yang masuk ke perekonomian lokal di 5.273 kecamatan. Dengan efek pengganda (multiplier effect) sektor infrastruktur yang diperkirakan berada di kisaran 1,5 hingga 2,0, pelaksanaan program yang tersebar luas ini turut mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi antarwilayah.
Secara nasional, hingga saat ini tercatat sebanyak 62.629 usulan revitalisasi sekolah telah masuk ke sistem. Dari jumlah tersebut, 12.326 satuan pendidikan telah mengunggah dokumen persyaratan secara lengkap, dengan mayoritas berasal dari jenjang Sekolah Dasar (SD).
Melalui mekanisme swakelola, jumlah sekolah yang direvitalisasi juga mengalami peningkatan signifikan. Tercatat terjadi lonjakan sebesar 54,9 persen, dari semula 10.440 sekolah menjadi 16.167 sekolah yang tersebar di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, dan 5.273 kecamatan—atau sekitar 73 persen kecamatan di Indonesia.
Ning Lia turut mengapresiasi sistem pengusulan revitalisasi satuan pendidikan yang kini telah berbasis digital. Seluruh tahapan pengajuan dapat dipantau secara daring, sehingga proses menjadi lebih cepat, transparan, dan meminimalkan kesalahan administrasi.
“Yang saya lihat, program ini benar-benar dipilih dan diusulkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah pusat memberi kepercayaan, sekaligus melibatkan pemda secara aktif dalam pengelolaannya,” katanya.
Menurutnya, peran pemerintah daerah sangat krusial untuk memastikan program berjalan tepat sasaran. Mulai dari penentuan skala prioritas berdasarkan tingkat kerusakan sekolah, asesmen dan verifikasi lapangan, hingga pendampingan satuan pendidikan dalam melengkapi dokumen administrasi.
Ia juga menilai program revitalisasi semakin responsif terhadap kebutuhan riil sekolah. Cakupannya meliputi pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi ruang rusak, penataan lingkungan sekolah seperti pagar, akses masuk, ruang tunggu, peningkatan estetika, hingga penyediaan sumber air bersih guna mendukung sanitasi yang layak.
Program ini menyasar sekolah negeri maupun swasta dengan prinsip pemerataan, keberpihakan pada wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), serta prioritas bagi sekolah dengan tingkat kerusakan paling parah.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan bahwa Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah pengajuan revitalisasi satuan pendidikan terbanyak di Indonesia. Bahkan, sebagian besar usulan tersebut dikawal langsung oleh para bupati dan wali kota sebagai wujud komitmen membantu sekolah-sekolah di wilayahnya.
“Jawa Timur paling banyak mengajukan usulan revitalisasi sekolah. Banyak yang dikawal langsung oleh kepala daerah agar sekolah-sekolah di daerahnya bisa segera dibantu,” ujar Abdul Mu’ti.
Ia menambahkan, tantangan pemerataan akses pendidikan di Indonesia masih cukup besar. Saat ini terdapat sekitar 1,2 juta ruang kelas dalam kondisi rusak sedang hingga berat yang tersebar di sekitar 195 ribu sekolah.
“Jumlah itu tentu tidak bisa diselesaikan dalam satu atau dua tahun. Namun paling tidak, kita bisa menuntaskan sekolah-sekolah prioritas agar anak-anak dapat belajar dengan aman, nyaman, dan gembira,” katanya.
Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026 sendiri telah diperkuat melalui Instruksi Presiden (Inpres) serta komitmen bersama antara pemerintah daerah, Kemendikdasmen, Kantor Staf Presiden, DPR RI, dan Kementerian Dalam Negeri.
“Ini menjadi landasan hukum yang sangat kuat untuk melaksanakan revitalisasi sekolah secara serius di seluruh Indonesia,” tegas Abdul Mu’ti. [*]
