Anggota DPD RI Lia Isitfhama
Madiun (Industrial News) – Komoditas kopi hutan mendominasi ekonomi perhutanan sosial di Jawa Timur. Namun di balik capaian tersebut, muncul kekhawatiran akan ketergantungan berlebih pada satu komoditas yang berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi petani hutan.
Berdasarkan data Nilai Ekonomi (NEKON) Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Jawa Timur tahun 2025, kopi menyumbang hingga 68,62 persen dari total transaksi sebesar Rp 447 miliar. Angka ini menjadikan kopi sebagai tulang punggung utama sektor perhutanan sosial di Jatim.
DPD RI Lia Istifhama menilai capaian ini patut diapresiasi, namun perlu diimbangi dengan diversifikasi usaha agar ekonomi masyarakat tidak bergantung pada satu sektor saja.
“Dominasi kopi memang menunjukkan keberhasilan, tetapi ke depan perlu strategi penguatan komoditas lain agar ekonomi desa lebih tahan terhadap fluktuasi pasar,” ujarnya.
Ke depan, keseimbangan antara penguatan komoditas unggulan dan diversifikasi usaha menjadi kunci agar ekonomi desa berbasis hutan tetap tumbuh stabil dan berkelanjutan.
Saat ini, Jawa Timur memiliki 880 unit KUPS dengan 62 jenis komoditas yang dikembangkan, mulai dari hasil hutan kayu (HHK), hasil hutan bukan kayu (HHBK), hingga jasa lingkungan. Namun, kontribusi komoditas selain kopi masih relatif kecil.
Kepala Dinas Kehutanan Jatim, Jumadi, menyebutkan bahwa peluang pengembangan komoditas lain sebenarnya sangat terbuka, termasuk madu hutan, tanaman herbal, hingga ekowisata berbasis jasa lingkungan.
“Diversifikasi penting agar nilai ekonomi tidak hanya terpusat pada satu komoditas,” jelasnya.
Di sisi lain, kopi hutan Jatim telah berhasil menembus pasar ekspor melalui skema communal branding, terutama dari wilayah Madiun, Jember, dan Jombang. Hal ini menjadi bukti bahwa produk berbasis perhutanan sosial mampu bersaing di pasar global.
Namun, penguatan sektor hilir seperti pengolahan, branding, dan akses pasar dinilai masih perlu ditingkatkan untuk menjaga keberlanjutan ekonomi petani hutan.
Dengan capaian nilai transaksi ekonomi (NTE) yang telah mencapai Rp 598 miliar atau 47,56 persen dari total nasional pada 2026, Jawa Timur kini menjadi barometer nasional dalam pengembangan perhutanan sosial. [*]
