Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani bersama 15 kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan kunjungan kerja ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Intregrated Internasional Port and Estate (JIIPE). Kehadiran rombongan pejabat Pemkab Gresik itu dalam rangka melakukan koordinasi sejumlah hal mulai dari mekanisme perizinan, batasan kewenangan hingga usulan pendirian kantor perwakilan pemerintah daerah di KEK.
Dalam kesempatan itu, Bupati Yani diterima langsung oleh Wakil Ketua III Bidang Norma Standarm Prosedur, Kriteria dan Implementasi Fasilitasi Kemudahan KEK, Budi Santoso beserta sejumlah tim pelaksana KEK. Tidak ketinggalan, 33 tenant dan pelaku usaha di KEK JIIPE juga ikut hadir dalam pertemuan.
Dihadapan tim pelaksana KEK, Bupati Yani berharap agar kedepan koordinasi antara pemerintah daerah dan administrator KEK serta pengelola kawasan bisa semakin intensif. Hal itu disadari bupati karena keberlangsungan kawasan industri membutuhkan andil besar dari pemerintah daerah.
“Pemerintah daerah tidak hanya memiliki kewajiban menciptakan iklim investasi dan industri yang sehat melainkan juga ikut bertanggungjawab dalam menjaga kondusifitas serta Kamtibmas masyarakat. Tentu hal ini menjadi aspek yang penting dalam keberlangsungan sebuah kawasan,” kata Bupati Yani.
Dalam pertemuan, ada sejumlah persoalan yang disoroti oleh Pemerintah Daerah. Diantaranya terdapat 13 tenant di dalam kawasan JIIPE yang belum mengajukan permohonan perizinan kepada Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, Bupati Yani berharap melalui pertemuan ini para tenant di kawasan JIIPE bisa mendukung pemerintah daerah dalam menambah sumber pendapatan melalui sektor retribusi maupun pajak daerah.
“Dari total 33 tenant, ada disini ada 13 yang belum mengajukan permohonan izin sama sekali kepada Pemda. Sementara 11 tenant sudah mengantongi izin dan 7 tenant sedang diproses perizinannya. Kami optimis bapak ibu para pelaku usaha pasti ingin menjadi perusahaan yang tertib dalam berbagai aspek termasuk perizinan,” imbuhnya.
Pada kesempatan sama, Bupati Yani berharap pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Gresik dengan Administrator KEK digelar minimal enam bulan sekali. Hal ini dalam rangka melakukan percepatan kemajuan KEK di Gresik. Bahkan, pihaknya berharap agar JIIPE selaku pemilik kawasan menyediakan kantor bersama antara Pemerintah Daerah, Imigrasi, Bea Cukai dan Direktorat Pajak sehingga koordinasi maupun sinergitas yang terjalin bisa semakin intensif dan bisa memangkas waktu dalam proses pengurusan izin.
Penilaian kesuksesan KEK oleh pemerintah tidak hanya dilakukan kepada tim pelaksana KEK saja melainkan juga pemerintah daerah ikut dinilai. Kami ingin KEK di Gresik lebih sukses dari daerah lain. Semangat kita, pelaku usaha datang bawa berkas pulang bawa izin,” tegasnya.
Sebelum mengakhiri pertemuan, Bupati Yani menyampaikan rasa optimisnya jika kurang dari 10 tahun mendatang seluruh lahan KEK Gresik telah habis terjual. Menurutnya anggapan ini tidak berlebihan karena KEK Gresik dengan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) memiliki korelasi yang kuat. Hal ini terlihat dari sejumlah investor baru hadir di Gresik yang sebagian besar memiliki target membidik pekerjaan pada megaproyek IKN.
“Jika ditarik garis lurus IKN dan KEK Gresik memiliki kedekatan. Pemerintah daerah akan selalu hadir dalam memberikan berbagai kemudahan dan dukungan kepada para investor. Kami juga sekaligus akan menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul melalui sarana dan prasana pendidikan maupun infrstruktur demi menyambut fenomena bonus demografi,”pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua III KEK, Budi Santoso memandang pertemuan dengan pemerintah daerah merupakan sebuah hal yang penting dalam mendorong kemajuan KEK. Pihaknya mengakui, meskipun terdapat sejumlah aturan yang tumpang tindih namun dia menyadari KEK Gresik tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa peranan dari pemerintah daerah.
“Berbagai saran dan masukan yang disampaikan kepada pemerintah daerah akan kami laporkan kepada Sekjen KEK di Jakarta. Secara prinsip kita akan bersinergi dan saling memberikan dukungan,” ujarnya.
Pada acara yang sama, Pemkab Gresik dan tim pelaksana KEK juga mendengarkan testimoni dari para pelaku usaha atau tenant di KEK JIIPE. Perwakilan PT Freeport Indonesia, Arief berkomitmen akan memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara perwakilan lain dari PT Linde Indonesia mengaku jika perusahaannya mendapatkan banyak kemudahan selama mengurus perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPTSP) Pemkab Gresik sejak tahapan awal hingga mendapatkan izin.
Penulis: Muhammad Firmansyah
Editor: Hany Akasah
