Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia dalam pembukaan Mineral and Batubara Convention and Exhibition (Minerba Convex) 2026 yang digelar di Jakarta, Senin (2/11/2026). ANTARA/Putu Indah Savitri
Jakarta (Industrial News) – Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengumumkan, Indonesia belum bisa mengekspor listrik dalam waktu dekat, sebab Indonesia masih membutuhkan listrik.
“Indonesia dalam waktu dekat belum bisa mengekspor listrik, ya. Kita masih butuh listrik,” ucap Bahlil dalam pembukaan Mineral and Batubara Convention and Exhibition (Minerba Convex) 2026 yang digelar di Jakarta, seperti dilansir dari Antara.
Bahlil memperingatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk tidak menerima lobi-lobi yang dilakukan oleh negara yang akan menjadi penerima ekspor listrik Indonesia.
Bahlil yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan, izin ekspor listrik ada di Kementerian ESDM dan bukan di Danantara.
“Saya sudah kasih tahu Danantara, jangan kamu mau dilobi-lobi. Enggak ada. Izin itu ada di ESDM, bukan di Danantara,” ucap Bahlil.
Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan, bahwa kedaulatan dan wibawa negara harus didahulukan.
Kedaulatan negara, tutur dia melanjutkan, adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar.
“Jangan mau senangnya saja negara-negara itu. Begitu kita ada sesuatu yang tidak pas, mulai buat gerakan tambahan,” ucap Bahlil.
Pada Juli 2026, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan sedang berlangsung negosiasi terkait harga listrik hijau yang akan diekspor oleh Indonesia ke Singapura, agar memberikan manfaat ekonomi yang seimbang bagi kedua negara.
Rencana perdagangan listrik lintas batas menjadi bagian dari penguatan hubungan ekonomi kedua negara, khususnya dalam pengembangan energi hijau dan transisi energi. Namun, penyelesaian negosiasi harga tetap menjadi penentu agar kerja sama tersebut dapat segera diimplementasikan.
Kesepakatan harga yang seimbang dinilai penting agar ekspor listrik tidak hanya menjadi transaksi komersial, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi nyata bagi Indonesia serta mendukung keberlanjutan kerja sama energi dengan Singapura.
Presiden Prabowo Subianto pun menunjuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk melaksanakan implementasi kerja sama perdagangan listrik lintas batas dengan Singapura. [*]
