Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono saat memberi sambutan pada acara pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPD HKTI) Kepulauan Riau di Kota Batam, Kepri, Senin (29/6/2026). (ANTARA/HO-HKTI Kepri)
Batam (Industrial News) – Kementerian Pertanian (Kementan) mempercepat program cetak sawah baru yang mentransformasikan area nonproduktif menjadi lahan sawah siap tanam padi, sebagai bagian dari strategi memperkuat swasembada pangan nasional.
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan bahwa salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Papua, di mana pemerintah membangun kawasan pertanian berbasis masyarakat untuk meningkatkan produksi sekaligus kesejahteraan masyarakat setempat.
“Di Papua, pemerintah membangun sawah untuk masyarakat Papua sendiri. Kita tidak ingin saudara-saudara kita di Papua terus hidup dalam keterbatasan. Pemerintah hadir dengan membangun sawah, menyediakan alat dan mesin pertanian, benih, serta pendampingan agar mereka bisa meningkatkan kesejahteraannya,” kata Wamentan Sudaryono di Batam, seperti dilansir dari Antara.
Ia menjelaskan program tersebut saat acara pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPD HKTI) Kepulauan Riau di Kota Batam.
Wamentan juga menegaskan bahwa program cetak sawah di Papua merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat setempat agar mampu memproduksi pangan secara mandiri sekaligus memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar.
“Kalau ada yang mengatakan program ini tidak bermanfaat bagi masyarakat, silakan lihat langsung. Banyak masyarakat Papua yang hari ini sudah panen dan menikmati hasil pembangunan pertanian. Yang terjadi adalah pesta panen, bukan narasi yang lain,” katanya menegaskan.
Sebagai keberpihakan terhadap petani di tingkat nasional, Kementan juga melakukan reformasi besar pada tata kelola pupuk bersubsidi.
Selama bertahun-tahun, petani menghadapi persoalan distribusi pupuk akibat regulasi yang rumit dan birokrasi yang panjang, kata dia.
“Dulu pupuk terkendala banyak aturan sehingga petani sering menerima pupuk ketika masa tanam sudah lewat. Sekarang aturan disederhanakan atas arahan Presiden. Pupuk langsung dari pabrik ke petani sehingga lebih cepat, lebih mudah, dan bahkan harganya bisa turun,” ujar Wamentan Sudaryono.
Menurutnya, penyederhanaan regulasi tersebut telah membuat distribusi pupuk menjadi lebih efisien sekaligus mengurangi biaya produksi petani.
“Kini skema pembiayaan baru memungkinkan industri pupuk memperoleh dukungan modal yang lebih baik sehingga pasokan pupuk nasional semakin terjamin,” katanya. [*]
