Anggota DPD RI Lia Istifhama saat melakukan lempar jumroh.
Makkah (Industrial News) – Dinamika penyelenggaraan ibadah haji 2026 diwarnai berbagai fenomena di lapangan, mulai dari kepadatan jemaah di titik krusial Armuzna (Arafah, Muzdalifah, Mina), adaptasi skema layanan berbasis syarikah, hingga meningkatnya kebutuhan pelayanan ramah lansia. Di tengah kompleksitas tersebut, koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menjaga kelancaran dan kenyamanan ibadah jemaah Indonesia.
Anggota DPD RI, Lia Istifhama, mengapresiasi kuatnya kolaborasi lintas kementerian, termasuk peran strategis Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), dalam penyelenggaraan dan pengawasan ibadah haji 2026. Sinergi tersebut dinilai menjadi wujud nyata harmonisasi pemerintah di bawah arahan presiden dalam memberikan pelayanan optimal kepada jemaah haji Indonesia.
Menurut Ning Lia, sapaan akrab Lia Istifhama, penyelenggaraan haji tahun 2026 menjadi momentum penting karena merupakan fase awal penguatan koordinasi antara pemerintah Indonesia dengan otoritas Arab Saudi, khususnya melalui Kemenhaj yang menangani manajemen haji secara lebih terpusat dan profesional.
“Kolaborasi lintas sektor tahun ini terlihat semakin solid. Tidak hanya antar-kementerian di dalam negeri, tetapi juga koordinasi dengan Kemenhaj di Arab Saudi yang semakin terstruktur,” ujarnya.
Ia menilai, kunci utama keberhasilan pelaksanaan haji tahun ini terletak pada harmonisasi dan respons cepat antar-instansi, khususnya Kementerian Agama (Kemenag) baik di tingkat pusat maupun daerah, yang didukung penuh oleh kebijakan strategis pemerintah pusat.
Hal tersebut terlihat dari kerja sama aktif para petugas Kemenag di lapangan yang mampu beradaptasi dengan berbagai dinamika pelaksanaan haji 2026. Dalam sejumlah pertemuan, Ning Lia menemukan adanya kesamaan visi di antara perwakilan Kemenag dari berbagai daerah, seperti Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Jawa Tengah, hingga unsur Kemenag pusat dari bidang Kerukunan Beragama.
Para petugas, termasuk Liaison Officer (LO) Syifa, turut aktif melakukan pengawasan langsung terhadap jalannya ibadah haji. Mereka tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga terlibat langsung dalam memastikan jemaah mendapatkan layanan yang layak, aman, dan nyaman.
Lia juga menyoroti sejumlah fenomena yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan haji 2026, di antaranya kepadatan di titik-titik krusial seperti Armuzna, adaptasi jemaah terhadap skema baru layanan berbasis kloter dan syarikah, serta meningkatnya kebutuhan layanan ramah lansia.
Menurutnya, berbagai tantangan tersebut mampu diantisipasi dengan baik berkat koordinasi lintas sektor yang solid. Penanganan jemaah lansia, pengaturan mobilitas, hingga distribusi logistik dinilai menunjukkan peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Di tengah berbagai dinamika, pemerintah hadir dengan solusi yang cepat dan terkoordinasi. Ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan pelayanan sudah berjalan semakin matang,” tegasnya.
Selain itu, Ning Lia juga mengapresiasi inovasi layanan yang mulai diterapkan, seperti penguatan sistem informasi jemaah, peningkatan kualitas pendampingan ibadah, serta pengawasan berbasis lapangan yang lebih intensif.
Ia menilai, dukungan penuh antar-lini kementerian ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam menghadirkan pelayanan publik yang terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan jemaah.
“Dengan sinergi yang kuat antar-kementerian dan dukungan Kemenhaj, jemaah dapat merasakan kenyamanan dan keamanan selama menjalankan ibadah. Ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam melayani umat,” ujarnya.
Ke depan, Putri KH Maskur Hasyim itu berharap pola kolaborasi ini dapat terus diperkuat, termasuk dalam hal mitigasi risiko di titik-titik padat, peningkatan layanan kesehatan, serta optimalisasi sistem digital untuk mendukung kelancaran ibadah haji. [*]
