Pengembangan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning-Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur, Bulungan terus dikebut. Ditargetkan, pembangunan konstruksi dimulai pada 2023 mendatang.
Bupati Bulungan, Syarwani saat dikonfirmasi mengaku bulum mengetahui progres fisik pembangunan KIHI. Kendati demikian, Pemkab Bulungan akan terus memberikan dukungan sesuai kewenangan yang dimiliki daerah. “Kita pastikan Pemda Bulungan akan terus men-support untuk percepatan pembangunan KIHI,” kata Syarwani kepada Radar Kaltara, Senin (17/10).
Meski belum mengetahui progres di lapangan, Syarwani meyakini kegiatan fisik di lapangan terus berprogres. Diharapkan, pembangunan fisik dimulai 2023 mendatang. “Insyaallah, untuk perencanaan pembangunan konstruksi dimulai 2023 mendatang,” ungkapnya.
Informasi terakhir, pengelola kawasan masih melakukan proses land clearing (pembukaan lahan) hingga akhir 2022. “Sekarang ini ada juga beberapa lahan di luar HGU (hak guna usaha) yang masih dalam proses negosiasi,” bebernya.
Artinya, hingga saat ini pembebasan lahan masih berproses. Nantinya, hal ini akan berjalan secara paralel dengan proses pembangunan konstruksi. “Jadi, ketika pembangunan konstruksi dimulai tidak menyisakan permasalahan,” harapnya.
Menyoal apakah pembangunan konstruksi dapat terkejar dengan sisa waktu yang ada, Syarwani mengaku optimistis dengan target yang sudah ditetapkan oleh pengelola kawasan dapat terkejar. “Mereka (pengelola kawasan) kan ada perencanaan. Saya yakin mereka pasti berjalan sesuai perencanaan yang sudah disusun,” bebernya.
Sementara itu, Dandim 0903/Bulungan Letkol Inf Victor Andhyka Tjokro mengaku akan mendukung sepenuhnya pembangunan KIHI maupun PLTA Sungai Kayan di Kecamatan Peso, Bulungan. Untuk kawasan industri, informasi terakhir masih dalam tahap land clearing lahan.
“Sekarang ini sudah ada beberapa pembangunan yang dilakukan oleh pengelola kawasan. Seperti, perkantoran dan mess,” bebernya.
Menurutnya, pembangunan kawasan industri terbesar di dunia ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena itu, prosesnya dilakukan secara bertahap. “Tetapi, dengan hadirnya TNI/Polri kita harapkan pembangunan KIHI dan PLTA tidak terhambat,” harapnya.
Dalam hal ini, TNI/Polri mendukung sepenuhnya program pemerintah. Karena itu, pengelola kawasan diminta untuk terus melalukan koordinasi. Sehingga, pembangunan tidak terhambat. “Sekarang ini saya ada mendapatkan informasi ada oknum yang memanfaatkan kondisi sekarang ini,” ujarnya.
Dengan kurangnya pemahaman masyarakat, akhirnya mereka pun mempercayai. Untuk itu, TNI/Polri akan terus memberikan edukasi. Sehingga, proses pembangunan bisa berjalan sesuai target yang sudah diharapkan. “Saya yakin kalau kawasan industri itu dibangun pasti akan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat,” yakinnya.
