Anggota DPD RI Lia Istifhama bersama Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin.
Jakarta (Industrial News) – Nama Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B. Najamudin, mulai diperbincangkan sebagai salah satu figur alternatif Wakil Presiden Republik Indonesia. Di tengah dinamika politik nasional usai mundurnya Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, menilai Sultan memiliki keunggulan tersendiri karena merepresentasikan kepentingan daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Menurut Ning Lia, Indonesia membutuhkan figur kepemimpinan nasional yang tidak hanya memahami dinamika politik di tingkat pusat, tetapi juga memiliki perspektif kuat mengenai pemerataan pembangunan, otonomi daerah, dan keadilan bagi seluruh wilayah Indonesia.
Inilah keunggulan Sultan, yang merupakan representasi perwakilan daerah,” ujar Ning Lia, senator asal Jatim tersebut.
Pandangan tersebut menempatkan representasi daerah sebagai aspek penting dalam membaca kebutuhan kepemimpinan nasional. Sebab, pembangunan Indonesia tidak cukup hanya bertumpu pada perspektif pusat, tetapi juga harus mempertimbangkan kebutuhan, potensi, serta persoalan masyarakat di berbagai daerah.
Sekedar diketahui, Sultan B. Najamudin memiliki rekam jejak politik dan pemerintahan yang cukup panjang. Ia pernah menjabat Wakil Gubernur Bengkulu periode 2013–2015, anggota DPD RI, Wakil Ketua DPD RI periode 2019–2024, hingga dipercaya menjadi Ketua DPD RI periode 2024–2029.
Pengalaman tersebut memberikan pemahaman mengenai persoalan pemerintahan daerah, hubungan pusat dan daerah, serta berbagai tantangan pembangunan yang membutuhkan perhatian pemerintah nasional.
Sebagai Ketua DPD RI, Sultan berada pada posisi strategis untuk menyuarakan kepentingan provinsi dalam sistem ketatanegaraan. DPD RI sendiri memiliki mandat konstitusional berkaitan dengan representasi daerah, terutama dalam pembahasan legislasi, pengawasan, serta pengajuan pertimbangan terhadap kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan daerah.
Bagi Ning Lia, perspektif tersebut menjadi relevan ketika Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang mampu memperkuat keseimbangan pembangunan nasional.
Representasi daerah bukan sekadar persoalan keterwakilan geografis, melainkan bagaimana aspirasi masyarakat di wilayah yang selama ini menghadapi ketimpangan pembangunan dapat memperoleh ruang lebih kuat dalam pengambilan keputusan nasional.
Selain representasi daerah, gagasan Green Democracy yang dikembangkan Sultan B. Najamudin juga menjadi perspektif menarik dalam membaca arah kepemimpinan nasional.
Green Democracy menempatkan demokrasi tidak hanya sebagai mekanisme perebutan dan pembagian kekuasaan, tetapi juga sebagai ruang memperjuangkan keberlanjutan lingkungan, keadilan ekologis, serta kesejahteraan masyarakat lintas generasi.
Dalam perspektif tersebut, pembangunan ekonomi tidak semestinya mengabaikan daya dukung lingkungan. Kebijakan politik dan pembangunan perlu memperhitungkan dampaknya terhadap masyarakat, sumber daya alam, serta kehidupan generasi mendatang.
Gagasan ini memiliki relevansi kuat dengan tantangan Indonesia, mulai dari persoalan perubahan iklim, kerusakan lingkungan, ketimpangan pembangunan, hingga kebutuhan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.
Green Democracy juga membuka perspektif bahwa kepentingan daerah tidak dapat dilepaskan dari perlindungan lingkungan. Banyak wilayah Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam, tetapi sekaligus menghadapi tantangan ekologis dan ketimpangan manfaat pembangunan.
Karena itu, demokrasi yang berorientasi pada keberlanjutan perlu memastikan masyarakat daerah tidak hanya menjadi penonton pembangunan, tetapi juga memperoleh manfaat yang adil sekaligus memiliki ruang untuk menjaga lingkungan hidupnya.
“Pengalaman bapak Sultan memimpin DPD RI serta gagasan Green Democracy dapat menjadi modal untuk memperkuat perspektif daerah dan keberlanjutan dalam kepemimpinan nasional,” katanya. [*]
