Kebijakan itu menjadi penting menurut Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik seiring dibangunnya kawasan ibu kota baru negara Republik Indonesia, Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
“Saat ini, kami terus mendorong terbangunnya kawasan industri dan ekonomi baru di kabupaten dan kota di Kaltim,” kata Akmal Malik saat Talk Show Final Notes with Desi Anwar dengan tema Penguatan Buffer Zone IKN, di Kampoeng Pasir Balikpapan, Senin (18/12).
Menurut dia, Kaltim memiliki tujuh kabupaten dan tiga kota yang harus dibangun dan dikembangkan sesuai potensi serta keunggulan yang dimiliki masing-masing daerah. “Semua daerah harus berkontribusi, jangan hanya mengandalkan Balikpapan. Sebab, kalau hanya Balikpapan, lama-lama bisa meledak kota ini,” ungkapnya.
Tidak bisa dimungkiri bahwa Kaltim selain daerah penyangga juga mitra IKN. Terlebih beberapa kabupaten dan kota yang bersentuhan langsung dengan IKN. Saat ini sebut Akmal, kawasan yang terus dipacu pengembangannya, seperti Kawasan Industri Kariangau (KIK) Balikpapan terintegrasi dengan Kawasan Industri Buluminung PPU.
Kawasan perdagangan dan jasa di Samarinda serta kawasan industri berbasis migas dan kondensat di Bontang. Juga, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) di Kabupaten Kutai Timur.
Selain itu, kawasan industri pariwisata di Kepulauan Derawan dan sekitarnya (Maratua, Sangalaki, Kakaban) di Kabupaten Berau. “Ini saya baru saja dari Berau, tepatnya Maratua, Kakaban, dan Sangalaki. Luar biasa potensinya, tinggal bagaimana kita memoles dan melengkapi sarana pendukungnya,” bebernya.
Selain itu, ada kawasan pertanian di Kabupaten Paser dan PPU, Kukar dan Kutai Barat (Kubar) serta kawasan strategis perbatasan di Mahakam Ulu (Mahulu).
“Saya baru beberapa waktu lalu melihat pembangunan bendungan dan jaringan irigasi. Artinya, potensi ada, hanya tinggal bagaimana kita mewujudkannya. Tidak semata investasi pemerintah, tapi kita undang pihak swasta ikut mengembangkan pertanian. Ya, untuk IKN juga ke depannya,” urainya.
Akmal mengungkapkan, ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dalam upaya mewujudkan kawasan industri dan ekonomi baru tersebut. Namun, belum tersedianya infrastruktur andal yang menghubungkan antara sentra produksi, kawasan industri, dan outlet mengakibatkan minimnya minat investasi.
Diakuinya, penyebab utama belum tersedianya infrastruktur yang andal karena faktor minimnya kemampuan keuangan pemerintah untuk berinvestasi di sektor infrastruktur. “Sehingga, perlu upaya optimal untuk menggali sumber pendanaan lain di luar anggaran pemerintah melalui pola kemitraan (investor),” tegas Akmal.
