Wakil Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, gusar melihat infrastruktur jalan di kawasan industri wilayahnya.
Meski investasi masuk banyak, namun infrastruktur jalan sangat minim.
Menurut Aep, pemerintah pusat terkesan lepas tangan, tapi untuk urusan perpajakan sangat agresif.
“Kami ingin antar kawasan di Karawang dan Bekasi terkoneksi, sehingga kami berharap Kementerian PUPR membuat jembatan penghubung kawasan,” ujar Aep, Sabtu (18/3/2023).
Menurut Aep, pemerintah pusat harus segera membangun jembatan penghubung wilayah kawasan industri Deltamas Bekasi dengan Karawang.
Ia menyebut antar kawasan industri di Karawang dan Bekasi terputus di area setelah Delta Mas.
Menurut Aep, jika sudah terkoneksi, perjalanan logistik atau proses tranfer barang tak perlu lagi melalui tol atau jalan arteri.
Masih kata Aep, saat ini ada beberapa kawasan dan zona industri yang aksesnya hanya ada satu, seperti Ciampel yang aksesnya hanya jalan Cidomba dan inspeksi yang kurang lebar.
Selain itu, kawasan Industri Surya Cipta, kawasan Industri Mitra (KIM) hingga Peruri, teranyar ada Bank Indonesia.
Serta Karawang International Industrial City (KIIC), Karawang Jabar Industrial Estate (KJIE), Karawang New Industri City (KNIC), hingga Pertiwi Lestari yang mengandalkan akses melalui Inteechange Karawang Barat atau Jalan Tarumanegara. Kondisi Jalan Tarumanegara sendiri terdapat banyak kerusakan.
“Pemerintah pusat harus hadir dalam persoalan ini. Apalagi yang tadi saya sebutkan jalan kewenangan Kementerian PUPR,” ucapnya.
Aep menegaskan, jika tidak dilebarkan dan pembenahan jalan tersebut, maka pada 2025 akses menuju kawasan dan zona industri akan macet parah.
Ia meminta pemerintah pusat turut andil. Terlebih realiasi investasi di Karawang tinggi dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Karawang siap dengan target realisasi investasi pada 2023 sebesar Rp 40 triliun. Namun, perlu dukungan infrastruktur dari pemerintah pusat dong,” tutupnya.
Penulis: Muhammad Azzam
Editor: Valentino Verry
