Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (kiri) menerima kunjungan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Pusat PBNU di Jakarta, Rabu (22/7/2026). ANTARA/Bayu Saputra/aa.
Jakarta (Industrial News) – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah membuka peluang kerja sama dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk proyek pengolahan sampah menjadi produk bernilai ekonomi.
Ia mencontohkan sejumlah produk yang bisa dihasilkan dari olahan sampah seperti pupuk, bahan bangunan, hingga papan sirkuit Printed Circuit Board (PCB).
“Tadi diskusi dengan beberapa pengurus NU, ada beberapa proyek dari NU yang mungkin pemerintah juga bisa mendukung karena tujuannya baik, salah satu pengolahan sampah jadi pupuk untuk menyehatkan tanah dan untuk bahan bangunan atau bahan board untuk elektrisitas,” kata Purbaya usai bertemu dengan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau akrab disapa Gus Yahya di Jakarta, seperti dilansir dari Antara.
Menurut dia, proyek tersebut dapat berdampak lebih luas apabila mendapat dukungan dari pemerintah serta menjalin kerja sama dengan negara lain.
“Yang jelas itu bagus bekerja sama dengan satu negara, luar negeri. Jadi kalau pemerintah bisa bantu itu, saya pikir akan bagus sehingga proyeknya bisa berjalan lebih lancar,” ujar dia.
Adapun dalam audensi tersebut, Gus Yahya berkonsultasi dengan Menkeu Purbaya soal peluang investasi bisnis PBNU dengan berbagai entitas internasional.
”Tadi untuk ide-ide investasi kita akan pelajari, kalau memang bisa berjalan sesuai dengan pattern yang ada dan nasibannya terkendali, kita akan support apa yang dilakukan di inisiasi oleh NU,” kata Purbaya.
Sementara itu, Gus Yahya mengatakan dalam pertemuan itu juga membahas potensi kerja sama agenda-agenda nasional lain.
“Kami diskusi banyak hal, yang intinya adalah bahwa pertama, NU memiliki jaringan struktur organisasi yang bisa kami tawarkan sebagai channel untuk menghantarkan agenda-agenda nasional pemerintah ke masyarakat,” kata Gus Yahya.
Ia mengungkapkan kolaborasi antara PBNU dengan Pemerintah RI telah berlangsung sejak akhir 2022 silam, dengan hasil yang bisa diukur salah satunya melalui berbagai program seperti Gerakan Keluarga Maslahat dan lain sebagainya.
“Kami tadi mengonsultasikan dengan Pak Menteri Keuangan terkait regulasi, terkait channel-channel yang harus kami akses, dan apa saja norma-norma yang harus diikuti dalam soal investasi,” ujar dia.
Gus Yahya menekankan segala yang dilakukan oleh PBNU dalam hal ini untuk kemaslahatan umat dan negara.
“Alhamdulillah Pak Menteri membuka diri untuk membantu NU dalam hal ini, karena apapun juga NU dalam semua yang dikerjakan tidak ada tujuan selain untuk membantu negara dan masyarakat,” kata Ketum PBNU.
Gus Yahya berharap nantinya hal tersebut akan disambut baik dengan berbagai inisiatif-inisiatif pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat. [*]
