Surabaya (Industrial News) – Program Jawa Timur Belanja Online (JATIM BEJO) membuka peluang besar bagi UMKM lokal masuk ke pasar pengadaan pemerintah. Namun peluang itu, menurut Senator DPD RI asal Jawa Timur Lia Istifhama, harus benar-benar dioptimalkan agar UMKM tidak sekadar menjadi pelengkap sistem digital.
Lia menilai salah satu kekuatan utama JATIM BEJO adalah keberpihakannya pada usaha mikro, kecil, dan menengah. Marketplace pengadaan ini dirancang untuk mendorong UMKM go digital dan terlibat langsung dalam belanja pemerintah hingga nilai Rp200 juta .
“Ini bukan sekadar belanja online pemerintah. Ini soal keberanian membuka akses pasar negara bagi UMKM lokal,” ujar Lia. Menurutnya, selama ini UMKM kerap tersingkir karena prosedur pengadaan yang rumit dan tertutup.
Ia mengapresiasi adanya pelatihan gratis bagi pelaku usaha dan aparatur pemerintah, serta kolaborasi dengan berbagai marketplace nasional. Namun Lia mengingatkan, pemerintah daerah harus memastikan UMKM benar-benar mendapatkan transaksi, bukan hanya terdaftar secara administratif.
“Jangan sampai UMKM hanya jadi etalase digital. Harus ada keberpihakan nyata dalam belanja,” tegasnya.
Lia juga menyoroti ragam kategori produk di JATIM BEJO, mulai dari alat tulis kantor, makanan-minuman, jasa kreatif, hingga pertanian dan peternakan. Menurutnya, ini membuka peluang pemerataan ekonomi daerah jika dimanfaatkan secara serius.
Ia mendorong pemerintah daerah untuk aktif mengarahkan belanja rutin ke produk UMKM lokal. “Setiap rupiah belanja pemerintah seharusnya berdampak pada ekonomi warga,” katanya.
Selain itu, Lia menilai pentingnya pendampingan berkelanjutan agar UMKM mampu menjaga kualitas, ketepatan waktu, dan akuntabilitas. “Masuk sistem pemerintah artinya siap dengan standar,” ujarnya.
Lia Istifhama berharap JATIM BEJO menjadi pintu masuk UMKM Jawa Timur naik kelas secara berkelanjutan. “Kalau UMKM kuat, ekonomi daerah kuat. Negara wajib memastikan itu terjadi,” pungkasnya. [*]
