Rancangan APBD 2023 segera masuk meja pembahasan legislatif. Dari rancangan itu diketahui bahwa APBD 2023 memprioritaskan tiga sektor. Yakni, industri, pertanian, dan pariwisata. “Tiga prioritas itu sudah tepat,” jelas Wakil Ketua I DPRD Bantul Nur Subiyantoro di ruang kerjanya pekan lalu.
Pujian itu bukan tanpa sebab. Politikus Partai Gerindra itu berpendapat tahun 2023 merupakan masa transisi pascapandemi Covid-19. Pemerintah perlu menggulirkan program-program yang efektif mendorong pemulihan ekonomi masyarakat. Sektor industri, misalnya. Sektor ini paling terdampak sejak pandemi Covid-19. Tidak sedikit pekerja di sektor ini yang kehilangan pekerjaannya. Termasuk pekerja industri UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) di Bumi Projotamansari. “Kabupaten Bantul merupakan gudangnya industri UMKM,” ujarnya.
Nur meyakini kebangkitan sektor industri kelak bisa menjadi tonggak kebangkitan ekonomi Kabupaten Bantul. Lantaran jumlah industri UMKM di Kabupaten Bantul mencapai puluhan ribu. Karena itu, politikus yang tinggal di Kapanewon Pleret ini meminta program-program yang digulirkan untuk sektor industri harus benar-benar tepat. “Jangan hanya program seremonial,” ingatnya.
Kendati begitu, Nur juga mengingatkan perihal pengembangan kawasan industri Piyungan (KIP). Pemkab harus aktif mendorong pengelola KIP untuk menggaet investor. Hingga sekarang, perkembangan kawasan industri yang terletak di Kalurahan Srimulyo itu masih stagnan. “Belum banyak investor yang masuk,” kritiknya.
Nur menilai, pengelola KIP belum serius menggarap KIP. Itu, antara lain, ditandai dengan penataan kawasan di KIP. Mayoritas lahan di KIP masih berupa hamparan sawah. Belum ada penataan lokasi. Apalagi, jalan akses masuk ke dalam. “Sehingga investor mau masuk, ya, pasti enggan,” katanya.
Bekas lurah Pleret ini tak menampik akses utama menuju KIP telah selesai dibangun. Kendaraan besar bisa keluar masuk KIP. Pemprov dan pemkab berharap pembangunan akses utama itu bisa menarik investor. Ya, pemprov dan pemkab berkolaborasi dalam pembangunan jalan utama menuju KIP. Pemkab menanggung anggaran pembebasan tanahnya. Sementara pemprov mengalokasikan anggaran pembangunannya.”Anggarannya melalui BKK (bantuan keuangan khusus) yang diberikan kepada pemkab,” ungkapnya.
Nur berharap peran pemprov dan pemkab itu bisa mendorong pengelola KIP berbenah. Setidaknya dengan melakukan penataan lokasi KIP. Agar KIP benar-benar bisa membuat investor kepincut. “Tapi sampai sekarang juga belum ada apa-apa,” ucapnya.
Nur mendengar informasi perihal rencana pergantian pengelolaan KIP. PT Yogyakarta Isti Parama bakal didepak. Diganti dengan pengelola baru. Menurutnya, rencana itu merupakan langkah tepat. Asalkan penggantinya lebih baik. Bisa menarik banyak investor. Sebab, keberadaan investor paling ditunggu. “Ribuan tenaga kerja bisa diserap jika investor berdatangan. Berapa rupiah yang berputar di Piyungan kelak?” jelasnya.
Kendati begitu, Nur mengingatkan perihal persoalan klasik di KIP. Yakni persoalan sewa-menyewa tanah. Tidak semua lahan yang diperuntukkan KIP merupakan tanah kas desa. Sebagian merupakan tanah bengkok pamong. Pengelola baru harus bisa menyelesaikannya. “Soal sewa-menyewa masih belum klir,” ingatnya.
Dalam kesempatan itu, Nur juga menyinggung peran sektor pertanian dan pariwisata dalam pemulihan ekonomi. Menurutnya, dua sektor itu tak kalah penting dalam kebangkitan ekonomi. Banyak warga Kabupaten Bantul yang menggantungkan hidupnya dari dua sektor itu. Karena itu, persoalan-persoalan dalam dua sektor itu harus diurai. Kehadiran pemkab melalui program-programnya diperlukan masyarakat untuk mengurainya. Di sektor pertanian, misalnya. “Di antaranya dengan menjamin petani mudah mengakses pupuk bersubsidi,” tambahnya.
