Pengelola Kawasan Industri (KI) Jorong Kabupaten Tanah Laut (Tala) PT Wahyu Putra Ramadhan (WPR) kini telah mendapatkan lampu hijau dari Menko Perekonomian. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tala, Masturi, Rabu (4/10/23).
“Pengelola Kawasan Industri (KI) Jorong adalah dari PT WPR, yang merupakan badan usaha berbentuk perusahaan kawasan industri sudah mendapatkan rekomendasi Menko Perekonomian,” kata Masturi.
Selain itu, tambah Masturi, pengelola Kawasan Industri (KI) Jorong, sudah mendapatkan tata ruang wilayah dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Ia menambahkan, pihak pengelola saat ini tengah menyusun menganalisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).
Sebelumnya beberapa minggu lalu telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) di Kecamatan Jorong.
“Di Kecamatan Jorong sudah disampaikan norma-norma pengendalian lingkungannya. Setelah ditangani komisi Amdal di tingkat Kabupaten melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) sesuai target dokumen Amdal sudah selesai sebelum akhir tahun 2023,” ungkapnya.
Masturi menambahkan, selanjutnya setelah Amdal selesai ditambah dengan PBG adalah pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sudah didapat. Maka tugas Disnakerind melakukan verifikasi perizinan tersebut.
“Bila semua sudah beres akan terbit Izin Usaha Kawasan Industri ( IUKI) dengan ini legalitas pengelola sudah bisa menggerakan pembangunan infrastruktur di Kawasan Industri (KI) Jorong, dan memaskaran calon-calon investor mengisi areanya,” ujarnya.
Menurutnya, luasan lahan di KI Jorong yang diajukan oleh pengelola sekitar 958 hektar, direkomendasikan oleh Kementerian ATR/BPN dan sesuai dengan tata ruang.
“Pengelola lokal PT. WPR sangat serius menggarap KI Jorong dan pihak pemerintah daerah sendiri lebih mudah untuk berkomunikasi dibandingkan pengelola yang datang dari luar,”pungkasnya.
Penulis: Muhammad Chandra
Editor: Muhammad Bulkini
