Didik Prasetiyono Direktur Utama PT SIER menghadiri rapat koordinasi optimalisasi pengelolaan BUMD yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
PT SIER sebagai pengelola kawasan industri yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah, memiliki peran dalam meningkatkan pembangunan di daerah, termasuk menambah pundi-pundi pemasukan daerah untuk menyokong APBD.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak yang hadir dalam rapat tersebut, mengajak seluruh jajaran direksi BUMD yang hadir untuk terus mengoptimalkan kinerja perusahaannya guna mendorong peningkatan pendapatan daerah. Johanis Tanak pun menerangkan, KPK melalui sejumlah unit kerja berkolaborasi untuk mendorong optimalisasi kinerja BUMD.
“Ada Direktorat Koordinasi dan Supervisi yang bertugas memonitoring dan melakukan koordinasi penguatan pemerintah daerah dan juga BUMD kepada seluruh perangkat daerah, ada Direktorat Antikorupsi Badan Usaha juga mendorong penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada BUMD serta ada Stranas PK yang mendorong aksi penguatan BUMD,” terang Tanak.
Kegiatan yang digelar di Kantor Pusat Bank Jatim pada Kamis (13/6) ini turut dihadiri Direktur Antikorupsi Badan Usaha KPK Aminudin, Perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bambang Arianto, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur serta para direktur BUMD wilayah Jawa Timur.(*)
