Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan para perwakilan keluarga dari pahlawan nasional kemerdekaan RI mengikuti kegiatan berlari yang bertajuk "Pahlawanku Teladanku November Run 2025" di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Minggu (2/11/2025). ANTARA/Cahya Sari
Jakarta (Industrial News) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa validasi keakuratan data kesejahteraan sosial menjadi kunci utama dalam menurunkan angka kemiskinan di Indonesia secara terukur dan berkelanjutan.
“Presiden Prabowo menekankan bahwa langkah pertama untuk mengentaskan kemiskinan adalah memastikan datanya akurat. Kalau datanya akurat, intervensinya juga akurat,” kata dia kepada pewarta selepas membuka acara “Pahlawanku Teladanku November Run 2025” di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta.
Menurut dia, kebijakan berbasis data memudahkan integrasi antar-program dan mempercepat dampak nyata terhadap masyarakat miskin.
Adapun saat ini pemerintah sudah memiliki data terintegrasi yakni Data Terpadu Sosial Ekonomi (DTSEN) yang keakuratannya terus dimuktahirkan oleh sejumlah kementerian/lembaga khususnya Badan Pusat Statistik (BPS).
Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8/2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
“Dengan data yang sama dan valid, berbagai program bisa terintegrasi. Dampaknya lebih cepat dirasakan masyarakat,” kata Saifullah, dalam acara yang juga dihadiri oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan perwakilan keluarga dari pahlawan nasional kemerdekaan RI itu.
Saifullah menilai langkah-langkah strategis pemerintah di bawah arahan Presiden telah menurunkan angka kemiskinan secara signifikan dalam beberapa bulan terakhir.
“Terakhir angka kemiskinan ada di sekitar 8,47 persen, dan mudah-mudahan dalam rilis berikutnya bisa turun lagi,” kata dia.
Dia optimistis terkait target pemerintah adalah menekan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2026 dan kemiskinan umum di bawah lima persen pada 2029 tercapai.
Untuk itu, ia menegaskan bahwa dibutuhkan kolaborasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar upaya pengentasan kemiskinan berjalan lebih efektif.
“Kalau data diperbaiki, intervensinya dilakukan bersama-sama, target nol persen kemiskinan ekstrem bisa tercapai,” cetusnya. [*]
