Anggota DPD RI Lia Istifhama.
Jakarta (Industrial News) — Wacana iuran keanggotaan Indonesia sebesar sekitar Rp16,7 triliun dalam Board of Peace (BoP) menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Sejumlah pihak mempertanyakan urgensi kontribusi besar tersebut, terutama karena forum internasional itu diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang kebijakan luar negerinya kerap memicu kontroversi global.
Sorotan atas isu ini disampaikan Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama atau yang akrab disapa Ning Lia. Ia meminta Presiden Prabowo Subianto mencermati secara serius dinamika pro dan kontra sebelum mengambil keputusan strategis terkait keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace.
Menurut Ning Lia, perbedaan pandangan yang berkembang di masyarakat tidak boleh diabaikan dan harus menjadi bagian penting dalam proses pengambilan kebijakan politik luar negeri.
“Pro dan kontra yang berkembang tidak bisa hanya dilihat dari sisi dukungan. Suara yang menolak juga perlu dibaca sebagai aspirasi publik dalam sistem demokrasi,” ujar Ning Lia dalam keterangannya di Jakarta, Senin (2/2/2026).
Ia menilai, kegelisahan publik tersebut berkaitan erat dengan posisi strategis Indonesia dalam isu perdamaian global, khususnya terkait konflik Palestina yang selama ini mendapat perhatian besar dari masyarakat Indonesia. Karena itu, keterlibatan Indonesia dalam forum internasional apa pun, termasuk Board of Peace, tidak boleh mengaburkan sikap konsisten Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk penjajahan.
Pernyataan Ning Lia disampaikan menyusul munculnya petisi di platform Change.org yang mendesak Presiden Prabowo menarik Indonesia dari keanggotaan Board of Peace. Menurutnya, petisi tersebut mencerminkan kekhawatiran sebagian masyarakat terhadap rekam jejak dan arah kebijakan luar negeri Donald Trump.
“Petisi ini harus dibaca sebagai sinyal aspirasi publik. Apalagi inisiator Board of Peace memiliki catatan kebijakan luar negeri yang sering memicu perdebatan dalam konflik global,” tegas putri ulama besar KH Maskur Hasyim itu.
Selain aspek politik dan prinsip kemanusiaan, Ning Lia juga menyoroti kondisi fiskal nasional. Ia mengingatkan bahwa keuangan negara saat ini masih terbatas, sementara pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran untuk menjalankan program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menilai, anggaran sebesar Rp16,7 triliun tergolong sangat besar dalam sejarah diplomasi Indonesia. Nilai tersebut setara dengan iuran Indonesia selama sekitar 500 tahun di Sekretariat ASEAN atau sekitar 50 tahun iuran keanggotaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Karena itu, Ning Lia mengusulkan agar dukungan Indonesia terhadap Palestina dilakukan secara bertahap dan terukur, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal nasional.
Sebelumnya, mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI Dino Patti Djalal juga mengingatkan pemerintah agar tidak tergesa-gesa mengucurkan dana sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat sebagai iuran permanen Board of Peace. Ia menyarankan agar Indonesia cukup menjadi anggota biasa terlebih dahulu sambil mencermati arah, tujuan, dan akuntabilitas forum tersebut.
“Sebaiknya kita menjadi anggota biasa dulu. Kita lihat dulu Board of Peace ini arahnya ke mana dan apakah benar-benar berpihak pada Palestina,” ujar Dino dalam keterangan video, Sabtu (31/1/2026).
Dino juga mengingatkan bahwa Indonesia masih memiliki berbagai pekerjaan rumah mendesak, termasuk penanganan pascabencana di sejumlah wilayah, seperti banjir dan longsor di Sumatera.
“Masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan rekonstruksi dan rehabilitasi. Pemerintah juga perlu menyiapkan dana cadangan darurat untuk menghadapi potensi bencana akibat cuaca ekstrem dan perubahan iklim,” tandasnya. [*]
