Hadirnya pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) atau sebutan lainnya Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Kecamatan Tanjung Palas Timur. Berdampak pada terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kalimantan Utara (Kaltara).
Agar progresnya selalu berjalan, pemerintah pun setiap saat melaksanakan pemantauan dan evaluasi bagi pengelola kawasan. Dukungan lain juga hadir dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara.
Selama dibangunnya KIPI di Desa Mangkupadi dan Tanah Kuning ini, DPRD mendukung penuh agar pembangunan sesuai dengan target yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo, di tahun 2024 sudah ada bangunan dan sudah berjalan.
“Kita mendukung dari segi regulasi, karena eksekutor di lapangan itu adalah pemerintah dan stakeholder pusat,” ujar Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus kepada benuanta.co.id, Kamis 3 November 2022.
“Maka kita di DPRD ini kita coba mengakomodir melalui sosialisasi dan regulasi yang penting bisa mendukung supaya KIPI ini bisa berjalan lebih cepat dan tidak ada masalah di lapangan,” sambungnya.
Terkait progres kata dia sudah ada yang berjalan, hanya saja untuk laporan secara sharing kepada anggota legislatif melalui pengelola kawasan belum ada. Ada hal lain belum adanya laporan, karena terkadang ada kewenangan dari pusat yang meminta progres dari pengelola kawasan.
“Inilah juga hal kedepannya yang coba kita ada hearing bersama terkait situasi dan kondisi disitu, sehingga ini menjadi kerja bersama dan apa yang bisa kita buat di DPRD untuk percepatan,” paparnya.
Jika sebelumnya pengelola kawasan telah diundang untuk melakukan hearing bersama, maka kedepannya juga akan kembali dilaksanakan. Politisi dari PDI Perjuangan ini mengatakan hearing pertama dulunya pembahasan penambahan lahan.
“Dulunya itu berupa penambahan lahan dari 10 ribu yang hearing pertama, kedepannya melalui komisi yang ada di DPRD akan kita panggil kembali terkait progresnya,” pungkasnya.
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Nicky Saputra
