Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin menekankan pemerataan pembangunan di seluruh daerah.
Dia menyinggung soal Sulsel sebagai pintu dari Indonesia Timur. Namun, secara realitas, kehidupan dan perekonomian masyarakat masih belum baik.
Menurutnya, peluang-peluang kerja di industri sangat lemah. Saat ini, hanya ada satu kawasan industri yang beroperasi secara penuh, yakni Kawasan Industri Makassar (KIMA).
Itu pun kata Bahtiar, terlalu kecil dan serapan tenaga kerjanya tidak bisa merepresentasikan kebutuhan kerja masyarakat Sulsel.
Akhirnya, masyarakat Sulsel dengan mayoritas berprofesi sebagai petani dan nelayan, di beberapa bulan dalam waktu setahun mengalami paceklik.
Kondisi laut dalam Sulsel menyebabkan ikan sangat jarang berada di dekat area pantai. Belum lagi, soal kekeringan di mana setiap empat bulan sekali para petani dipastikan tidak dapat berproduksi secara maksimal.
Kemiskinan terus bertambah, inflasi yang tidak terdeteksi karena tidak termasuk sampling BPS, stunting dan gizi buruk menjadi-jadi, dan kriminalitas semakin tinggi.
Bagi Bahtiar, persoalan ini menjadi sangat kompleks dan mesti diatasi dari hulu ke hilir. Tidak untuk salah satunya saja. Misalnya, bagaimana maraknya pembangunan infrastruktur jalan, namun pada sisi laut (pelabuhan barang) dan udara (penerbangan langsung mancanegara di Sulhas) yang masih sangat terbatas.
Maka dari itu, Bahtiar mendorong agar semua kabupaten/kota di Sulsel punya kawasan industri. Di antara yang potensial saat ini adalah Kawasan Industri Bantaeng dan Kawasan Industri Takalar.
Baru-baru ini, Bahtiar mengunjungi dua tempat itu sekaligus. Tepatnya pada Jumat, 22 September.
Bahtiar pertama kali mengunjungi Kawasan Industri Bantaeng yang mana beroperasi dalam penggalian tambang Nikel. Ini menjadi peluang bagi Sulsel, di mana selama ini sebelumnya pertambangan hanya berlangsung di daerah Luwu Timur.
“Masalahnya Bantaeng (KIBA) saat ini adalah listriknya. Ada empat investor tertunda di situ untuk membangun karena tekanan listrik,” kata Bahtiar diungkapkan kembali di dalam pemaparannya bersama media di Rujab Gubernur Sulsel, Senin malam, (2/9/2023).
Oleh karena itu, Bahtiar berharap hal serupa tidak terjadi di Takalar. Semua infrastruktur penunjang mesti disiapkan sejak awal agar pembangunan kawasan industri tidak mandek.
Kawasan Industri Takalar (KITA) sendiri direncanakan akan dibangun di Desa Laikang, Kecamatan Mangarabombang, Takalar. Secara geografis, lokasinya berada dekat dengan garis pantai, dan membentang di wilayah perbukitan.
Bahtiar sendiri siap mendukung penuh untuk menyukseskan pembangunan kawasan industri Takalar ini. Ia menganggap ini menjadi jawaban atas instruksi presiden dalam membangun daerah, di tengah keterbatasan anggaran APBD Sulsel yang hanya Rp10 triliun saja.
“APBD kabupaten kota tidak lebih dari Rp1 triliun per daerah, kita luas sekali Sulsel ini, masyarakatnya 9 juta lebih, bagaimana caranya membangun daerah, harus ada investasi, harus ada swasta yang masuk,” tukas Pria kelahiran 50 tahun lalu ini.
Ia mendorong agar kemudahan investasi di Sulsel juga semakin baik. Sebab, kata ia, investor pasti mengincar proyek yang secara lahan sudah siap tanpa kendala.
“Kalau anda ke Vietnam hari ini, Minggu depan sudah bisa bangun pabrik. Kita lama sekali, masuk hari ini bisa dua tahun tidak selesai izinnya,” tambahnya.
Ia yakin dengan KITA, sebab lokasi tersebut sudah dialiri listrik, status lahannya sudah jelas, hingga tidak lagi ada penolakan dari masyarakat.
“Dan ini sebenarnya lahan-lahan tidak produktif ini, selama ini kan lahan tandus. Mengubah lahan tandus menjadi peluang ekonomis, membangun kawasan industri,” terangnya.
“Saya sudah imbau seluruh bupati walikota di Sulawesi Selatan, apalagi yang memiliki pantai laut seluruhnya harus memiliki kawasan industri. Paling tidak 50 hektare, 100 hektare dulu harus punya dia, kalau tidak daerah ini tidak akan maju kalau hanya mengandalkan APBD,” tandasnya.
Ia bahkan mendorong agar dalam waktu dua bulan ke depan seluruh persoalan administrasi pembangunan KITA sudah selesai. Agar, tahun 2023 ini sudah ada pabrik yang beroperasi dan dapat menyerap tenaga kerja lokal di Takalar.
“Saya sebagai gubernur sudah menjanjikan kepada kawan-kawan, kalau dibutuhkan kewenangan saya sebagai gubernur harus sowan ke menteri-menteri terkait supaya ini cepat, saya siap mendukung itu. Karena ini bukan untuk kita, tapi kepentingan masyarakat,” pungkas Dirjen Polpum Kemendagri ini.
Di sisi lain dia mengatakan, akses transportasi yang sulit karena karakteristik daerah Sulsel. Kondisi geografis yang mayoritas pegunungan menjadi tantangan tersendiri.
Dikatakan, perlu ada perubahan dalam pola pikir pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan.
“Akhirnya, produksi barang yang tidak seberapa harganya sampai di Makassar atau ekspor ke luar menjadi tidak kompetitif. Perlu merubah pola pikir pembangunan infrastruktur di Sulsel,” tandasnya.
Penulis: Edy Arsyad
