Warga antre membeli paket sembako program operasi pasar serentak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh di Banda Aceh, Aceh, 16/3/2026). Pemprov Aceh bersama Perum Bulog dan Bank Aceh menggelar operasi pasar tanggap inflasi dan menyambut hari raya Idul Fitri 1447 Hijriah di Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Tengah dan Aceh Barat. ANTARA FOTO/Irwansyah Putra/rwa.
Jakarta (Industrial News) – Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara memprediksi inflasi melonjak hingga mencapai 5 – 5,4 persen pada Maret (year on year/yoy) karena faktor libur Hari Raya Idul Fitri 1447 H/2026, serta konsumsi bahan bakar minyak (BBM) tinggi yang memengaruhi harga bahan pangan/pokok selama momentum ini.
“Inflasi diperkirakan melonjak 5 hingga 5,4 persen pada Maret (yoy) karena faktor Lebaran, tapi juga dorongan kenaikan harga BBM nonsubsidi. Tantangan akan muncul saat konsumsi BBM pada saat mudik Lebaran lebih tinggi, sementara stok terganggu dengan adanya perang di Timur Tengah,” kata Bhima saat dihubungi di Jakarta, seperti dilansir dari Antara.
“Inflationary pressure dari BBM ke pangan meningkatkan harga di level pasar tradisional dan ritel modern,” ujarnya menambahkan.
Lebih lanjut, Bhima mengatakan biaya logistik yang naik ini akan diteruskan dari pengusaha ke konsumen, yang dapat memengaruhi perilaku belanja pada momentum tersebut.
“Ekspektasi masyarakat sebagian akan berhemat di kala Lebaran, atau tidak membelanjakan seluruh dana tunjangan hari raya (THR). Efeknya adalah masyarakat menahan belanja barang sekunder dan tersier saat Lebaran. Konsumsi jadi tidak optimal, padahal ini momentum yang ditunggu pelaku usaha sepanjang tahun,” jelas dia.
Fenomena lain, lanjut Bhima, adalah pengurangan durasi hari tinggal (duration of stay) di lokasi mudik, yang juga dipengaruhi naiknya harga kebutuhan pokok.
“Omzet pelaku usaha akomodasi dan transportasi yang seharusnya naik berkali lipat mungkin tidak sesuai rencana awal,” kata Bhima.
Oleh karena itu, ia menilai penting pemerintah untuk memperhatikan ketersediaan pasokan energi di tengah libur Lebaran 2026.
“Pemerintah harus siapkan pasokan, (khususnya) di luar Jawa. Mungkin saat Lebaran, untuk region Jawa tidak ada masalah. Tapi di daerah harus dipastikan tidak terjadi antrean di SPBU dan agen LPG,” ujar dia.
Lebih lanjut, Bhima mengatakan adanya penerapan bekerja dari mana saja (work from anywhere/WFA) dan bekerja dari rumah (work from home/WFH) selama 5 hari untuk ASN maupun swasta juga menjadi alternatif untuk mengurangi penggunaan energi.
“Pengurangan konsumsi BBM kalau dari kebijakan WFH silahkan saja, asalkan ada Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk kompensasi jam kerja pegawai yang berkurang. Jangan sampai karena alasan WFH, kemudian ada pemutusan hubungan kerja (PHK) karena dianggap produktivitas pekerja turun,” ujar Bhima. [*]
