Langkah pemerintah untuk menarik investasi hijau ke dalam negeri dinilai tak akan berjalan mulus seiring langkah pemerintah yang masih mengizinkan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara di Kawasan Industri Hijau Indonesia atau KIHI.
Proyek KIHI akan berlokasi di tiga desa, yakni Tanah Kuning, Mangkupadi dan Binai di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. KIHI saat ini masih dalam tahap awal perencanaan. Dari total luas lahan 30.000 hektar, sejauh ini baru 9.500 hektar lahan yang siap dikembangkan melalui PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (PT KIPI).
Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mencatat ada dua zona di dalam wilayah KIHI, yakni zona biru dan zona hijau. Zona biru dinyatakan sebagai kawasan yang masih disokong oleh pembangkit batu bara. Zona itu memiliki luas lahan 3.910,41 hektar atau hampir dua kali lipat dari luasan zona hijau sebesar 2.196,56 hektar.
Direktur Kebijakan Pertambangan CELIOS, Wishnu Try Utomo, menganggap bahwa langkah pemerintah yang masih mengizinkan pembangunan PLTU batu bara di kawasan industri hijau merupakan kebijakan yang kontradiksi.
Lebih lanjut, dia menyampaikan salah satu perusahaan swasta yang bergerak di pertambangan batu bara menjadi pemain utama dengan proyek smelter aluminium senilai US$728 juta di KIHI. Sementara perusahaan Cina,Tshingshan diberitakan siap mengeluarkan dana US$28 miliar untuk pembangunan smelter nikel.
“Dua perusahaan itu tidak luput dari kontroversi. Para pemain di sektor hilirisasi mineral tersebut selama ini memiliki reputasi yang buruk dalam pengelolaan lingkungan hidup,” kata Wishnu dalam siaran pers, Rabu (26/4).
Pada kesempatan tersebut, Wishnu juga menyoroti langkah pemerintah untuk menambah beberapa PLTU captive atau kawasan. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021 – 2030, PLN masih menargetkan penambahan kapasitas PLTU sebesar 13,8 GW.
“Ditambah lagi adanya beberapa PLTU captive yang akan dibangun secara serentak di berbagai wilayah smelter nikel dan aluminium seperti di Morowali, Weda Bay, hingga Kalimantan Utara,” ujarnya.
Selain PLTU captive, Wishu juga mengatakan bahwa upaya penutupan total PLTU batu bara ikut terhambat dengan adanya metode co-firing yang kenyataannya hanya mengurangi jumlah penggunaan batu bara sebesar 5-10%.
Adapun serapan konsumsi biomassa PLN untuk campuran atau co-firing batu bara pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) mencapai 220.000 ton sepanjang kuartal I 2023. Angka ini setara 20% dari kebutuhan biomassa untuk 34 PLTU batu bara sebanyak 1,08 juta ton pada tahun ini.
“Metode ini justru memperbesar potensi deforestasi karena kebutuhan biomassanya yang terlalu tinggi, belum lagi adanya upaya memperpanjang usia PLTU yang seharusnya sudah layak dipensiunkan.” Kata Wishnu.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan komitmen transisi energi Indonesia saat berbicara pada pembukaan pameran dagang industri internasional, Hannover Messe 2023 di Jerman, Ahad (16/4). Pensiun dini PLTU batu bara menjadi bagian dari komitmen tersebut.
Presiden Jokowi menyampaikan bahwa transisi energi Indonesia akan dilakukan dengan tetap memastikan energi yang terjangkau bagi masyarakat. Namun untuk mewujudkannya, Indonesia membutuhkan pembiayaan setidaknya US$ 1 triliun hingga 2060.
Oleh karena itu, dia mengundang investor Jerman untuk bekerja sama dan berinvestasi untuk membangun ekonomi hijau di Indonesia. “Sekali lagi Indonesia sangat terbuka untuk kerja sama untuk berinvestasi. Let us collaborate for our common prosperity,” kata Presiden.
Penulis: Muhamad Fajar Riyandanu
Editor: Happy Fajrian
