Anggota DPD RI Lia Istifhama.
Surabaya (Industrial News) – Dugaan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, insiden terjadi pada Senin, (11/5/2026), dan menimpa sedikitnya 12 sekolah di Kota Surabaya.
Sekitar 200 siswa dilaporkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengonsumsi makanan MBG yang disediakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Surabaya, Jawa Timur.
Para siswa mengalami gejala umum keracunan makanan, seperti mual, muntah, dan pusing. Mereka kemudian mendapat penanganan di Puskesmas Tembok Dukuh. Sejumlah siswa bahkan sempat dirujuk ke rumah sakit, meski mayoritas dilaporkan dalam kondisi ringan.
Menanggapi peristiwa tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Jawa Timur bergerak cepat dengan menutup sementara operasional SPPG Tembok Dukuh sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan yang disajikan kepada para siswa. Di sisi lain, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji juga melakukan inspeksi mendadak ke lokasi dan menemukan sejumlah persoalan terkait kebersihan dapur penyedia MBG.
Langkah tegas BGN itu mendapat apresiasi dari anggota Komite III DPD RI, Lia Istifhama. Menurut Senator asal Jawa Timur tersebut, keputusan menutup sementara SPPG merupakan tindakan yang tepat sebagai bentuk antisipasi sambil menunggu hasil uji laboratorium.
“Kita sama-sama mendapatkan informasi bahwa sampel makanan sedang diuji laboratorium. Namun sambil menunggu hasil, langkah tegas memang harus dilakukan. Dan yang dilakukan BGN dengan menutup sementara SPPG tersebut sudah tepat,” ujarnya.
Meski demikian, Lia tetap memberikan catatan kritis terhadap pelaksanaan program MBG. Ia menilai kasus dugaan keracunan ini bukan kali pertama terjadi, sehingga diperlukan evaluasi menyeluruh, khususnya pada aspek pencegahan.
“Dugaan keracunan akibat sajian MBG ini bukan peristiwa pertama. Kasus serupa sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah, bukan hanya di Surabaya. Karena itu, yang harus menjadi perhatian bersama adalah langkah preventif. Penutupan SPPG yang bermasalah memang penting, tetapi itu sifatnya kuratif,” katanya.
Ia menegaskan bahwa aspek higienitas dan kualitas pengolahan makanan harus menjadi prioritas utama, mengingat penerima program MBG mayoritas merupakan anak-anak dan kelompok rentan, termasuk ibu hamil.
“Memasak hingga 3.000 porsi setiap hari tentu bukan perkara mudah. Jika penyedia makanan tidak memiliki pengalaman atau latar belakang usaha katering berskala besar, maka potensi kesalahan dalam pengolahan maupun penyajian makanan sangat mungkin terjadi,” tuturnya.
Lia juga menyoroti pengakuan sejumlah siswa yang menyebut bumbu krengsengan dalam menu MBG terasa pahit. Menurutnya, hal tersebut seharusnya dapat dideteksi lebih awal apabila ada proses pengecekan rasa sebelum makanan didistribusikan.
“Nah, apakah sebelum disajikan pihak SPPG sudah mencicipi sampel makanan tersebut? Jika proses memasak dilakukan beberapa tahap untuk memenuhi 3.000 porsi, maka setiap tahap pengolahan seharusnya tetap diuji terlebih dahulu sebelum dibagikan,” katanya.
Menurut Lia, evaluasi juga perlu dilakukan terhadap standar target produksi makanan dalam program MBG. Ia mengaku sebelumnya telah menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat bersama BGN pada awal 2025.
“Menurut hemat saya, target 3.000 porsi jangan dibuat terlalu kaku. Tidak semua orang memiliki kemampuan mengolah makanan dalam jumlah besar setiap hari dengan waktu yang terbatas. Di situlah risiko bisa muncul, terutama jika pengelola tidak memiliki keterampilan khusus dalam pengolahan makanan berskala jumbo,” pungkasnya. [*]
