Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira. ANTARA/Harianto/aa.
Jakarta (Industrial News) – Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) mendorong gerakan nasional hemat energi untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan krisis energi global yang kian meningkat.
Sekretaris Jenderal BPP HIPMI Anggawira dalam keterangan di Jakarta, Kamis menyampaikan, gerakan tersebut sebagai langkah strategis untuk meredam dampak lonjakan harga energi dunia terhadap perekonomian domestik, termasuk potensi peningkatan subsidi energi, tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta risiko kenaikan inflasi.
Menurutnya, kondisi global saat ini menuntut langkah cepat tidak hanya dari sisi pasokan, tetapi juga dari pengelolaan konsumsi energi nasional.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan sisi suplai. Dalam situasi krisis seperti ini, pengelolaan konsumsi energi menjadi kunci. HIPMI mendorong agar gerakan nasional hemat energi segera dijalankan secara terstruktur, masif, dan terukur,” ujar Anggawira, seperti dilansir dari Antara.
HIPMI menilai, dengan harga minyak dunia yang berpotensi melampaui asumsi APBN serta tekanan nilai tukar yang berada di kisaran Rp17.000 per dolar AS, pengendalian konsumsi energi menjadi langkah mendesak guna menjaga keseimbangan fiskal dan daya beli masyarakat.
Menurut dia, selama ini kampanye hemat energi dinilai masih bersifat sporadis dan belum terintegrasi secara nasional. Oleh karena itu, HIPMI mendorong transformasi dari sekadar imbauan menjadi gerakan lintas sektor yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat luas.
Gerakan hemat energi diharapkan mencakup kampanye publik secara masif untuk mendorong perubahan perilaku konsumsi energi, pengaturan penggunaan energi di sektor industri, gedung perkantoran, transportasi, serta penerapan standar efisiensi energi secara bertahap.
Selain itu, pihaknya juga memandang pemanfaatan teknologi digital untuk memantau konsumsi energi secara real-time dan integrasi kebijakan energi dengan sektor industri, serta transportasi juga dinilai penting untuk memastikan efektivitas program.
“Setiap penghematan energi akan berdampak langsung pada pengurangan beban negara dan menjaga stabilitas ekonomi. Ini adalah langkah cepat yang bisa kita lakukan tanpa menunggu investasi besar di sektor energi,” katanya.
HIPMI juga menegaskan kesiapan dunia usaha untuk menjadi motor penggerak dalam implementasi gerakan tersebut. Langkah yang disiapkan meliputi efisiensi penggunaan energi dalam operasional bisnis, investasi pada teknologi hemat energi dan ramah lingkungan, hingga pelaksanaan audit energi secara berkala.
Selain itu, efisiensi energi juga akan diintegrasikan ke dalam strategi bisnis jangka panjang sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing di tengah tekanan global.
“Efisiensi energi bukan hanya soal penghematan biaya, tetapi merupakan strategi untuk meningkatkan daya saing usaha di tengah tekanan global,” tambahnya.
Agar implementasi berjalan efektif, HIPMI mendorong pemerintah untuk segera menghadirkan kebijakan konkret, seperti pemberian insentif fiskal dan pembiayaan bagi pelaku usaha yang melakukan efisiensi energi, penyusunan roadmap nasional penghematan energi lintas sektor, serta penguatan regulasi dan standar efisiensi energi nasional.
Selain itu, digitalisasi sistem energi nasional juga dinilai penting untuk meningkatkan transparansi konsumsi energi, sekaligus memastikan keterlibatan aktif sektor swasta dalam pelaksanaan program.
HIPMI menekankan bahwa krisis energi global harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperkuat ketahanan dan kedaulatan energi nasional melalui efisiensi serta transformasi sistem energi.
“Hemat energi hari ini bukan hanya soal efisiensi, tetapi merupakan investasi strategis untuk masa depan ekonomi Indonesia yang lebih tangguh dan mandiri,” kata Anggawira.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan Presiden Prabowo Subianto kepada beberapa menterinya menginstruksikan efisiensi energi menyasar kepada sektor-sektor yang spesifik sehingga kebijakan hemat energi itu berjalan tepat sasaran.
Dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (19/3), Presiden Prabowo menerima laporan dari beberapa menteri mengenai antisipasi pemerintah menjaga ketahanan energi nasional, khususnya di tengah ancaman krisis minyak imbas perang di negara-negara Teluk, Timur Tengah.
“Presiden membahas langkah-langkah strategis terkait rencana penghematan energi di berbagai sektor sebagai antisipasi atas dinamika politik di kawasan Timur Tengah yang dapat mempengaruhi stabilitas pasokan dan harga energi global,” kata Teddy di Jakarta, Kamis (19/3).
“Presiden menginstruksikan agar efisiensi difokuskan pada beberapa sektor spesifik guna menjaga stabilitas dan ketahanan energi dalam negeri,” sambung Teddy. [*]
