Surabaya (Industrial News) – Transaksi pengadaan pemerintah selama ini kerap menjadi titik rawan penyimpangan. Namun digitalisasi belanja melalui Program Jawa Timur Belanja Online (JATIM BEJO) dinilai mampu menutup celah tersebut. Senator DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menegaskan sistem belanja daring ini harus diperluas dan dijaga konsistensinya demi transparansi anggaran publik.
Menurut Lia, JATIM BEJO menghadirkan perubahan mendasar dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah. Seluruh transaksi tercatat secara digital, menggunakan pembayaran non-tunai melalui virtual account dan Kartu Kredit Indonesia, sehingga mudah diaudit dan dipantau. “Ini lompatan besar dalam mencegah praktik transaksional gelap yang selama ini menjadi penyakit kronis pengadaan,” ujarnya.
Ia merujuk data capaian JATIM BEJO yang menunjukkan lonjakan transaksi signifikan sejak 2020. Dari nilai awal sekitar Rp180 juta, total transaksi hingga 2025 telah menembus lebih dari Rp1,9 triliun, melibatkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Timur . Menurut Lia, angka tersebut menunjukkan kepercayaan sekaligus urgensi menjaga integritas sistem.
“Kalau sistemnya sudah transparan, jangan dikembalikan ke cara lama. Justru harus diperkuat pengawasannya agar setiap rupiah benar-benar bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Lia menilai keberhasilan JATIM BEJO juga terletak pada prinsip value for money dan efisiensi waktu pengadaan. Proses lebih singkat, minim negosiasi gelap, dan seluruh jejak transaksi terekam digital. Hal ini, menurutnya, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi di daerah.
Namun, ia mengingatkan digitalisasi tidak boleh berhenti pada platform semata. Pemerintah daerah harus memastikan kapasitas SDM pengadaan, pengawasan internal, dan literasi digital berjalan beriringan. “Teknologi hanya alat. Integritas manusianya tetap kunci,” katanya.
Lia Istifhama memastikan DPD RI akan terus mendorong praktik belanja pemerintah yang transparan dan akuntabel. “JATIM BEJO bisa menjadi model nasional. Tapi syaratnya satu: konsisten dan berani menutup ruang abu-abu,” pungkasnya. [*]
