Kelompok I Badan Pengkajian MPR RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Demokrasi Indonesia dan Ancaman Slipping Down Pascareformasi” pada Rabu, 3 Desember 2025, di Jakarta.
Jakarta (Industrial News) – Kelompok I Badan Pengkajian MPR RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Demokrasi Indonesia dan Ancaman Slipping Down Pascareformasi” pada Rabu, 3 Desember 2025, di Jakarta. Forum ini menghadirkan anggota MPR RI, pakar politik, dan akademisi untuk merumuskan arah kebijakan penguatan demokrasi Indonesia dalam jangka panjang.
Peserta FGD antara lain Prof. Dr. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D., Dr. Andreas Hugo Pareira, I.G.N. Kesuma Kelakan, H. Hasan Basri Agus, Dr. Endang Setyawati Thohari, Saadiah Uluputty, Amalia Anggraini, Ust. Dr. Dedi Iskandar Batubara, Denty Eka Widi Pratiwi, Dr. Lia Istifhama, Jupri Mahmud, dan Aji Mirni Mawarni. Diskusi berlangsung dinamis dengan pertukaran gagasan, sanggahan, serta pembahasan mendalam mengenai tantangan demokrasi Indonesia setelah lebih dari dua dekade reformasi.
Ketua Kelompok I BP MPR RI, Prof. Yasonna H. Laoly, menegaskan bahwa fenomena slipping down democracy, penurunan kualitas demokrasi meski struktur politik tampak stabil, harus diwaspadai sebagai ancaman serius bagi masa depan bangsa.
“Jika kualitas demokrasi menurun, yang terancam bukan hanya sistem politik, tetapi juga keberlanjutan kehidupan berbangsa,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa karena tidak terikat fraksi, Badan Pengkajian MPR RI dapat menyusun rekomendasi objektif untuk memperkuat sistem ketatanegaraan.
Pakar politik Prof. Burhanuddin turut memaparkan sejumlah tantangan krusial yang dihadapi demokrasi Indonesia, terutama tingginya biaya politik. Indonesia, ujarnya, berada pada posisi ketiga negara dengan biaya politik termahal di dunia.
“Ini ironi bagi demokrasi yang bertumpu pada vox populi, vox dei. Pertanyaannya, apakah publik dan elite benar-benar melihat demokrasi sebagai instrumen bernegara atau justru arena transaksi kekuasaan?” tegasnya. Ia menilai diperlukan pendidikan politik yang dapat meningkatkan rasionalitas pemilih di tengah pragmatisme dan dominasi media sosial.
Forum juga mengulas isu-isu strategis lainnya, mulai dari maraknya praktik politik uang, menurunnya kualitas representasi meski biaya politik meningkat, pentingnya memperluas partisipasi publik dalam Pilkada serentak, hingga urgensi memperkuat mekanisme check and balances antara legislatif dan lembaga penegak hukum. Sejumlah peserta turut menyoroti perlunya mengubah skema dukungan calon kepala daerah dari batas “minimal” menjadi batas “maksimal” untuk memperluas partisipasi publik.
Pembahasan kemudian mengarah pada wacana penguatan haluan negara melalui Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai grand design pembangunan jangka panjang. Banyak peserta menilai pembangunan nasional kehilangan konsistensi akibat pergantian pemerintahan yang selalu membawa prioritas baru. Relevansi amandemen UUD kembali mencuat sebagai opsi menghadirkan dokumen haluan negara yang bersifat mengikat agar pembangunan tidak terjebak rivalitas politik jangka pendek.
FGD ini menjadi bagian dari upaya Kelompok I BP MPR RI untuk mencegah kemunduran kualitas demokrasi, memperkuat integritas dan rasionalitas pemilih, serta menyiapkan rekomendasi kebijakan kenegaraan jangka panjang agar pembangunan nasional berjalan inklusif dan selaras dengan RPJMN maupun program strategis nasional.
Prof. Yasonna menutup diskusi dengan menegaskan bahwa MPR RI melalui Badan Pengkajian tengah berupaya memperkuat fondasi demokrasi Indonesia agar tetap relevan, substantif, dan adaptif terhadap perubahan zaman.
Dalam sesi tanggapan, anggota MPR RI dari DPD, Dr. Lia Istifhama, memberikan apresiasi atas pemaparan Prof. Yasonna mengenai ancaman slipping down democracy. Menurutnya, isu tersebut sangat fundamental dan menentukan keberlangsungan demokrasi Indonesia ke depan. “Jika Prof. Yasonna menyampaikan ancaman slipping down demokrasi, ini isu yang tak bisa dianggap ringan. Relevansinya sangat besar bagi keberlanjutan demokrasi kita,” ujarnya.
Ning Lia juga menanggapi pemaparan Prof. Burhanuddin yang menyoroti kedaulatan rakyat dalam bingkai Demokrasi Pancasila, termasuk fakta bahwa Indonesia berada di posisi tiga besar negara dengan praktik politik uang tertinggi.
“Meski kita memahami prinsip vox populi, vox dei, tantangan besar yang tak dapat dinafikan adalah apakah semua pihak benar-benar memandang demokrasi sebagai bagian penting kehidupan berbangsa? Di era pragmatisme dan media sosial, bagaimana desain demokrasi yang mampu menciptakan pendidikan politik sehingga preferensi pemilih lebih rasional?” kata Senator Jatim tersebut.
Ia mengapresiasi pandangan Novrizal mengenai pentingnya memperkuat representasi politik melalui DPD RI. Menyikapi isu Pilkada langsung, Ning Lia menilai perlu pendekatan baru untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. “Apakah skema dukungan maksimal dalam Pilkada Serentak perlu dipertimbangkan, bukan hanya skema minimal dukungan? Ini penting sebagai stimulasi partisipasi politik masyarakat,” ujarnya.
Menanggapi pandangan Rasminto terkait meningkatnya biaya politik yang tidak diimbangi peningkatan kualitas representasi, Ning Lia menyebut fenomena tersebut sebagai “tamparan demokrasi” yang harus ditangani secara serius. Ia juga menegaskan pentingnya penguatan haluan negara atau gagasan PPHN. Pembangunan nasional, katanya, membutuhkan grand design yang lebih konsisten agar tidak terjebak chauvinisme politik pascakontestasi.
Ning Lia menutup tanggapannya dengan menekankan pentingnya sinergi positif antara hasil kontestasi demokrasi dengan peta politik nasional. “Kita ingin pembangunan tidak terjebak dinamika politik yang justru menghambat upaya no one left behind dalam pembangunan nasional, program strategis nasional, dan RPJMN—termasuk pemberdayaan daerah setelah kontestasi politik,” pungkasnya. [*]
